Krisis Komunikasi Pemerintah mengenai Covid-19

Kasus virus Corona COVID-19 yang baru-baru ini menggemparkan dunia yang awal mula penyebarannya berasal dari daerah Wuhan, China, pada tanggal 30 desember 2019. Virus ini menyebar dengan resiko yang sangat tinggi yakni kematian, yang sekarang sudah sampai di Indonesia dan sudah menjangkit banyak warga negara Indonesia.  Sejauh ini sudah mencapai 227 orang pasien positif Corona dengan pasien meningal mencapai 19 orang dan 11 orang sembuh. Dan sisanya masih berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Wabah ini sudah ramai diberitakan diberbagai sosial media bahkan menjadi sebuah ancaman sehingga masyarakat dihimbau agar melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan panduan yang diinstruksikan pemerintah. Saat ini disosial media Instagram sedang ramai dilakukan penyebaran handbook atau panduan praktis mengenai virus corona COVID-19, didalam nya terdapat informasi mengenai corona virus COVID-19 yang disusun oleh Satgas COVID-19 MATA GARUDA LPDP berdasarkan rujukan dari Ikatan Awardee Dokter Spesialis LPDP dan studi literatur dari sumber-sumber terpercaya seperti CDC, WHO, dan bahkan artikel ilmiah lainnya.

Terlepas dari apa yang sedang diperbincangkan oleh seluruh kalangan mengenai COVID-19 tentunya terdapat sisi lain yang menjadi pandangan penulis kali ini yaitu komunikasi krisis pemerintah dalam menanggulangi virus Corona/COVID-19. Sejak awal diberitakan di Indonesia, isu ini memicu kepanikan yang luar biasa ditanah air ini, mulai dari membludaknya pembeli masker dan handsanitizer hingga bahan pokok pun tidak luput dari kenaikan harga.

Menurut pandangan penulis langkah yang diambil pemerintah pada saat itu merupakan krisis komunikasi karena berita yang disebar pemerintah seperti ada yang ditutup-tutupi, hal ini merujuk pada semakin meningkatnya pasien positif dari hari ke hari yang berjumlahnya menjadi sangat besar.

Pemerintah juga terkesan tidak berfikir panjang mengenai akibat yang akan terjadi, sehingga mengakibatkan kepanikan, juga mengakibatkan muncul nya berita yang belum tentu kebenarannya.

Menurut pandangan penulis ini adalah krisis komunikasi yang mana dikutip dari sebuah jurnal oleh Narayana Mahendra yang berjudul Komunikasi Krisis di Era New Media dan Social Media ”Dasar   dari   komunikasi   krisis adalah memberikan respon dengan segera begitu  krisis  terjadi,  dengan  pesan  yang terbuka dan jujur kepada para pemangku kepentingan  (stakeholder)  baik  itu  yang terpengaruh  secara  langsung  atau  tidak langsung.”

Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk merespon dengan cepat segala informasi yang beredar yang belum jelas kebenarannya sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan dari masyarakat. Masyarakat pun dituntut untuk bisa lebih selektif dalam memilih berita dari sumber yang terpercaya. Disinilah komunikasi berperan.

Salah satu solusi yang pemerintah keluarkan adalah dari sosial media Instagram Gubernur JawaBarat yakni Bapak Ridwan kamil mengenai dibentuknya Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (PIKOBAR) Yang dimana semua informasi yang beredar dimasyarakat harus sudah terverifikasi oleh unit kerja ini agar masyarakat bisa mendapat informasi yang tranparan, akurat dan jauh dari berita bohong sehingga bagi masyarakat yang masih merasa resah akan berita-berita mengenai COVID-19 ini yang simpang siur bisa dilihat di halaman web PIKOBAR ini.

PIKOBAR juga mengoordinasi proses penanganan nya mulai dari awal proses observasi hingga dirawat. Dan PIKOBAR ini mengeluarkan Peta Digital Interaktif, tujuannya untuk melihat pergerakan COVID-19 sudah tersebar sampai mana sehingga masyarakat dapat menghindari daerah yang sudah terkena COVID-19. Data ini sudah dapat diakses di halaman web http://pikobar.jabarprov.go.id dan data ini juga muncul di Apps PIKOBAR yang sekarang sedang menunggu persetujuan dari google store agar segera dapat diakses di Playstore.

Dalam sebuah jurnal komunikasi krisis oleh Narayana Mahendra, yaitu Ketika intensitas krisis mulai meningkat, tugas terpenting adalah komunikasi, penyampaian pesan yang terorganisir, lengkap, dan rapi. Seperti hal nya yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil dalam mengelola PIKOBAR yang ditangani dengan baik, krisis komunikasi dapat mengurangi kemungkinan meluasnya berita bohong dan mengurangi keresahan masyarakat dalam menyikapi masalah COVID-19 ini.

Artikel ini pernah dimuat oleh penulis di kompasiana.com dengan link berikut : https://www.kompasiana.com/tasyapermata/5e72fd45ea4d965c0729fce2/krisis-komunikasi-pemerintah-mengenai-covid-19 . Dipubilkasikan kembali dengan tujuan pendidikan.

Sharing is Caring, Bagikan ini?